Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 263 (2) Permintaan  peninjauan kembali dilakukan atas dasar : apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana …

/proses/upaya-hukum-luar-biasa/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/peninjauan-kembali/?s=peninjauan-kembaliPosted under : Peninjauan Kembali, Pelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 260 (1) Permohonan   kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan …

/proses/upaya-hukum-luar-biasa/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kasasi-demi-kepentingan-hukum/?s=kasasi-demi-kepentingan-hukumPosted under : Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Pelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 263 (2) Permintaan  peninjauan kembali dilakukan atas dasar : apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana …

/proses/upaya-hukum-luar-biasa/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/peninjauan-kembali/?s=peninjauan-kembaliPosted under : Peninjauan Kembali, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 20 Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak Nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau Penasihat hukumnya kepada Mahakamh Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

/proses/upaya-hukum-luar-biasa/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/peninjauan-kembali/?s=peninjauan-kembaliPosted under : Peninjauan Kembali, AllAnak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 259 (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

/proses/upaya-hukum-luar-biasa/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kasasi-demi-kepentingan-hukum/?s=kasasi-demi-kepentingan-hukumPosted under : Kasasi Demi Kepentingan Hukum, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 32 Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

/proses/upaya-hukum-luar-biasa/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/peninjauan-kembali/?s=peninjauan-kembaliPosted under : Peninjauan Kembali, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 74 (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

/proses/upaya-hukum-luar-biasa/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/peninjauan-kembali/?s=peninjauan-kembaliPosted under : Peninjauan Kembali, AllNarkotika dan PsikotropikaPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 263 (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan. kembali kepada Mahkamah Agung.

/proses/upaya-hukum-luar-biasa/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/peninjauan-kembali/?s=peninjauan-kembaliPosted under : Peninjauan Kembali, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 35 Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; Penjelasan Pasal 35 Huruf d Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

/proses/upaya-hukum-luar-biasa/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kasasi-demi-kepentingan-hukum/?s=kasasi-demi-kepentingan-hukumPosted under : Kasasi Demi Kepentingan Hukum, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 260 (1) Permohonan   kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu. (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan …

/proses/upaya-hukum-luar-biasa/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kasasi-demi-kepentingan-hukum/?s=kasasi-demi-kepentingan-hukumPosted under : Kasasi Demi Kepentingan Hukum, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme