Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 145 (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara  sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 145 (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara  sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 6 Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas Penjelasan Pasal 6 Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada Sidang Anak Pasal 8 (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan, perkara …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllAnak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Pasal 58 Perkara psikotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan daripada perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllNarkotika dan PsikotropikaPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 44 Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Pasal 18 Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, All

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 25 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Penjelasan Pasal 25 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan. Pasal …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 28 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 38 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 254 (1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 255 (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 197 (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 198 (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 40 (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, All

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 77 Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPerikananPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 74 (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan. Dalam ketentuan ini …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllNarkotika dan PsikotropikaPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 10 (3) Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Pasal 25 Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 26 (1) Dalam memeriksa, …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 9 Hakim ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Pasal 10 Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah: telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllAnak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 27 (2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. (3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 254 (2) Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung. Penjelasan Pasal 254 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “hakim khusus” adalah hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 197 (2) Sidang pemeriksaan perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh hakim khusus. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus diatur dengan peraturan Mahkamah Agung. Penjelasan Pasal 197 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “hakim khusus” adalah hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan secara …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 68 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 69 Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, All

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 10 (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim ad hoc. (2) Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. (4) Hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 78 (1) Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc. (2) Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karier. (3) Hakim karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. (4) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan …

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPerikananPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Angka 8 Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pasal 1 Angka 9 Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?type=
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme