Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 254 Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Pasal 255 (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri …

/proses/putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Putusan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Pasal 30 (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada …

/proses/putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Putusan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme