Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 145 (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara  sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 158 Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Pasal 166 Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Penjelasan Pasal 166 Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-terdakwa/?s=pemeriksaan-terdakwaPosted under : Pemeriksaan Terdakwa, Pelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 21 (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=penahanan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Penahanan, Pelanggaran HAM BeratAnakPerikanan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 20 (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Pasal 23 (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=penahanan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Penahanan, Pelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 84 (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kewenangan-pengadilan/?s=kewenangan-pengadilanPosted under : Kewenangan Pengadilan, Pelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 86 Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya. Penjelasan Pasal 86 Kitab Undang‑undang Hukum Pidana kita menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan diluar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang‑undang …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kewenangan-pengadilan/?s=kewenangan-pengadilanPosted under : Kewenangan Pengadilan, Pelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 66 Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian Penjelasan Pasal 66 Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/beban-pembuktian/?s=beban-pembuktianPosted under : Beban Pembuktian, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 14 Penuntut umum mempunyai wewenang: d. Surat dakwaan

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/dakwaan/?s=dakwaanPosted under : Dakwaan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 20 (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Pasal 23 (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Pasal 30 Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=penahanan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Penahanan, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 47 (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=penahanan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Penahanan, AllAnak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 84 (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kewenangan-pengadilan/?s=kewenangan-pengadilanPosted under : Kewenangan Pengadilan, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 4 (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kewenangan-pengadilan/?s=kewenangan-pengadilanPosted under : Kewenangan Pengadilan, AllAnak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 84 (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Pasal 86 Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya. Penjelasan Pasal 86 Kitab Undang‑undang Hukum Pidana kita menganut asas personalitas aktif dan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kewenangan-pengadilan/?s=kewenangan-pengadilanPosted under : Kewenangan Pengadilan, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Pasal 14 (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kewenangan-pengadilan/?s=kewenangan-pengadilanPosted under : Kewenangan Pengadilan, All

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 21 Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kewenangan-pengadilan/?s=kewenangan-pengadilanPosted under : Kewenangan Pengadilan, AllAnak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 4 Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Penjelasan Pasal 4 Yang dimaksud dengan “memeriksa dan memutus” dalam ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kewenangan-pengadilan/?s=kewenangan-pengadilanPosted under : Kewenangan Pengadilan, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 71A Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pasal 71 (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/kewenangan-pengadilan/?s=kewenangan-pengadilanPosted under : Kewenangan Pengadilan, AllPerikananPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 55 Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Pasal 56 (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman  pidana  lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Pasal 57 (1) Di depan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor. (2) Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi dan/atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllNarkotika dan PsikotropikaPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 34 (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 31 (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut. Penjelasan Pasal …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllKorupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 34 (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa: perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental kerahasiaan identitas saksi; pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 36 (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri. (2) Izin secara tertulis untuk berobat atau menjalani perawatan di dalam negeri diberikan oleh kepala kejaksaan negeri setempat atas nama Jaksa Agung, sedangkan untuk …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 31 (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk : menetapkan suatu kondisi khusus; mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.   (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud “kondisi …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, All

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pasal 2 Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Pasal 8 Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 10 (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 33 (2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan. Pasal 43 Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 99 (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau  hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllNarkotika dan PsikotropikaPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 84 (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 85 (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 50 (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Penjelasan Pasal 50 Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung‑katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang‑wenang dan tidak …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 34 (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 33 Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 31 Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 10 Korban berhak mendapatkan : perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;   Penjelasan Pasal 10 Huruf a Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembagalembaga bantuan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, All

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pasal 1 Angka 3 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu. Pasal 5 (1) Seorang Saksi dan Korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 33 (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Pasal 35 Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan. Penjelasan Pasal 35 Yang dimaksud …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 83 (1) Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. Penjelasan Pasal 83 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelapor” adalah setiap orang yang beritikad baik …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Angka 13 Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 Angka 3 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancama kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, All

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pasal 1 Angka 1 Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pasal 1 Angka 2 Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=hak-dan-perlindungan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Hak dan Perlindungan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 182  (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=putusan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Putusan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 59 (1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kerja kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian keamsyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (3) Putusan Pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Penjelasan Pasal 59 Ayat …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=putusan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Putusan, AllAnak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 38 (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. (2) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. Penjelasan Pasal 38 Ayat (1) …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=putusan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Putusan, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 35 (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya. (4) Terdakwa atau …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=putusan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Putusan, AllPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 80 (1) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. (2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=putusan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Putusan, AllPerikananPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 42 Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya. Penjelasan Pasal 42 Ketentuan ini dimaksudkan untuk: memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri mengetahui putusan tersebut; atau memberikan tambahan hukuman kepada terdakwa berupa “pencideraan nama baiknya” atas perilaku terdakwa yang …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=putusan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Putusan, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 158 Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Pasal 166 Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Penjelasan Pasal 166 Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-terdakwa/?s=pemeriksaan-terdakwaPosted under : Pemeriksaan Terdakwa, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 38 (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-terdakwa/?s=pemeriksaan-terdakwaPosted under : Pemeriksaan Terdakwa, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 35 (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-terdakwa/?s=pemeriksaan-terdakwaPosted under : Pemeriksaan Terdakwa, AllPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 79 Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-terdakwa/?s=pemeriksaan-terdakwaPosted under : Pemeriksaan Terdakwa, AllPerikananPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 41 (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-terdakwa/?s=pemeriksaan-terdakwaPosted under : Pemeriksaan Terdakwa, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 188 (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/petunjuk/?s=petunjukPosted under : Petunjuk, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 161 (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. (2) Dalam …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/keterangan-ahli-pembuktian/?s=keterangan-ahli-pembuktianPosted under : Keterangan Ahli, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 145 (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara  sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 6 Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas Penjelasan Pasal 6 Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan pada Sidang Anak Pasal 8 (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup. (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan, perkara …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllAnak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Pasal 58 Perkara psikotropika, termasuk perkara yang lebih didahulukan daripada perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian secepatnya.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllNarkotika dan PsikotropikaPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 44 Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Pasal 18 Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, All

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 25 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Penjelasan Pasal 25 Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yang oleh Undang-undang ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penentuan prioritas perkara tersebut diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang di setiap proses peradilan. Pasal …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 28 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 38 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 254 (1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 255 (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 197 (1) Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 198 (1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 40 (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, All

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 77 Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllPerikananPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 74 (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan. Dalam ketentuan ini …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllNarkotika dan PsikotropikaPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 10 (3) Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Pasal 25 Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 26 (1) Dalam memeriksa, …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-biasa/?s=umum-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Umum, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 159 (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim  ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk manyangka bahwa saksi …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-saksi-pembuktian/?s=pemeriksaan-saksi-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Saksi, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 58 (1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang. (2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Penjelasan Pasal 58 Ayat (1) Terdakwa dibawa ke luar sidang dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-saksi-pembuktian/?s=pemeriksaan-saksi-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Saksi, AllAnak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 35 (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. (3) Tanpa persetujuan sebagaimana …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-saksi-pembuktian/?s=pemeriksaan-saksi-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Saksi, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 32 (1) Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan. (2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yangbersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. (3) Sebelum …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-saksi-pembuktian/?s=pemeriksaan-saksi-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Saksi, AllPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 55 Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Penjelasan Pasal 55 Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-saksi-pembuktian/?s=pemeriksaan-saksi-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Saksi, All

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pasal 9 (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-saksi-pembuktian/?s=pemeriksaan-saksi-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Saksi, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 34 Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual. Pasal 37 (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. (2) Dalam hal saksi dan/atau korban …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-saksi-pembuktian/?s=pemeriksaan-saksi-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Saksi, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 183 (1) Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183 Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/alat-bukti/?s=alat-buktiPosted under : Alat Bukti, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 30 Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/alat-bukti/?s=alat-buktiPosted under : Alat Bukti, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 184 (1) Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.   (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Penjelasan Pasal 184 Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.  Pengertian saksi dalam pasal 184 ayat (1) huruf a  lihat putusan MK …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/alat-bukti/?s=alat-buktiPosted under : Alat Bukti, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/alat-bukti/?s=alat-buktiPosted under : Alat Bukti, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 27 Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/alat-bukti/?s=alat-buktiPosted under : Alat Bukti, AllPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 29 Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa: informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/alat-bukti/?s=alat-buktiPosted under : Alat Bukti, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 Angka 1 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/alat-bukti/?s=alat-buktiPosted under : Alat Bukti, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 24 Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada: barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan data yang tersimpan dalam jaringan internet …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/alat-bukti/?s=alat-buktiPosted under : Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 96 Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: Keterangan saksi keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa; dan/atau alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangundangan.   Penjelasan Pasal 96 Huruf f Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/alat-bukti/?s=alat-buktiPosted under : Alat Bukti, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 86 (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/alat-bukti/?s=alat-buktiPosted under : Alat Bukti, AllNarkotika dan PsikotropikaPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 73 Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/alat-bukti/?s=alat-buktiPosted under : Alat Bukti, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 21 (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=penahanan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Penahanan, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 47 (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=penahanan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Penahanan, AllAnak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 15 (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-acara-pemeriksaan-biasa/?s=penahanan-acara-pemeriksaan-biasaPosted under : Penahanan, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 204 (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-acara-pemeriksaan-koneksitas/?s=putusan-acara-pemeriksaan-koneksitasPosted under : Putusan, All

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal  211 Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Penjelasan Pasal 211 Yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” adalah : mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan; mengemudikan kendaraan bermotor yang …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-koneksitas/?s=umum-acara-pemeriksaan-koneksitasPosted under : Umum, All

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 203 (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan. …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-acara-pemeriksaan-singkat/?s=umum-acara-pemeriksaan-singkatPosted under : Umum, AllNarkotika dan PsikotropikaAnakTerorisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris

Pasal 66 (1) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-surat-pembuktian/?s=pemeriksaan-surat-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Surat, All

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris

Pasal 66 (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang: mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-surat-pembuktian/?s=pemeriksaan-surat-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Surat, All

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 29 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-rekening-pembuktian/?s=pemeriksaan-rekening-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Rekening, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 30 Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-rekening-pembuktian/?s=pemeriksaan-rekening-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Rekening, AllPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Pasal 42 (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisisan Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-rekening-pembuktian/?s=pemeriksaan-rekening-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Rekening, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah

Pasal 43 (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank. Pasal 44 Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-rekening-pembuktian/?s=pemeriksaan-rekening-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Rekening, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 29 (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-rekening-pembuktian/?s=pemeriksaan-rekening-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Rekening, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 30 (2) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai: nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme; tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan tempat harta kekayaan berada.   (3) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-rekening-pembuktian/?s=pemeriksaan-rekening-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Rekening, AllPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah

Pasal 43 (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan. Penjelasan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-rekening-pembuktian/?s=pemeriksaan-rekening-pembuktianPosted under : Pemeriksaan Rekening, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 22 Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Penjelasan Pasal 22 Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/beban-pembuktian/?s=beban-pembuktianPosted under : Beban Pembuktian, All

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; yang nilainya kurang dari Rp …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-pertama/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/beban-pembuktian/?s=beban-pembuktianPosted under : Beban Pembuktian, AllKorupsiPencucian Uang