Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 245                                                               (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada terdakwa. (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/permohonan-kasasi/?s=permohonan-kasasiPosted under : Permohonan Kasasi, Pelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 31 (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Penahanan, Pelanggaran HAM BeratAnakPerikanan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 33 (1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=pemeriksaan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Pemeriksaan, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 253 (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan  : apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.   …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=pemeriksaan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Pemeriksaan, Pelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 251 (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 157 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi. (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan.atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama, yang telah mengadili perkara yang sama. (3) Jika seorang hakim …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 254 Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Pasal 255 (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Putusan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 253 (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan  : apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.   …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=pemeriksaan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Pemeriksaan, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 245                                                               (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada terdakwa. (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/permohonan-kasasi/?s=permohonan-kasasiPosted under : Permohonan Kasasi, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 28 (1) Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Penahanan, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 49 (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa. (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari. (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Penahanan, AllAnak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 17 (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Penahanan, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 18 (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal. (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahakamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis. (3) Hakim kasasi dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti. Penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Lihat …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Umum, AllAnak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 33 (3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. (4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat untuk satu kali masa jabatan selama …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 35 (1) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Umum, AllPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 74 Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Umum, AllNarkotika dan PsikotropikaPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 83 (1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Umum, AllPerikananPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 88 Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi. Pasal 244 Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 35 Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Pasal 30 (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Putusan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 31 Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=pemeriksaan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Pemeriksaan, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Pasal 45 A (1) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. (2) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum. (3) Pelaksanaan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/permohonan-kasasi/?s=permohonan-kasasiPosted under : Permohonan Kasasi, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 83 (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang Mahkamah Agung berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Penahanan, AllPerikananPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Angka 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Penahanan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 31 Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Umum, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Pasal 30 (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.   Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) Dalam …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasi/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-kasasiPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme