Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 233 (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana. (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/permohonan-banding/?s=permohonan-bandingPosted under : Permohonan Banding, Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 31 (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Penahanan, Pelanggaran HAM BeratAnakPerikanan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 238 (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding. (3) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa. (4) Jika dipandang perlu pengadilan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan/?s=pemeriksaanPosted under : Pemeriksaan, Pelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 240 (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri. (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Putusan, AllPelanggaran HAM BeratNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 238 (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan/?s=pemeriksaanPosted under : Pemeriksaan, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 32 (1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. (2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan/?s=pemeriksaanPosted under : Pemeriksaan, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal  255  (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan/?s=pemeriksaanPosted under : Pemeriksaan, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Pasal 198 (4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan/?s=pemeriksaanPosted under : Pemeriksaan, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 82 (1) Dalam hal putusan pengadilan di mohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan/?s=pemeriksaanPosted under : Pemeriksaan, AllPerikananPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 233 (2) Hanya pemintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2). (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/permohonan-banding/?s=permohonan-bandingPosted under : Permohonan Banding, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal  255 (2) Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/permohonan-banding/?s=permohonan-bandingPosted under : Permohonan Banding, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Pasal 198 (2) Dalam hal terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. (3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/permohonan-banding/?s=permohonan-bandingPosted under : Permohonan Banding, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 27 (1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Penahanan, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 48 (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa. (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Penahanan, AllAnak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 16 (1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Penahanan, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 100 (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan. Pasal 235 (1) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi. (2) Apabila perkara telah …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 14 (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal. (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis. (3) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti. Penjelasan Pasal 14 Ayat (2) Lihat …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Umum, AllAnak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 38 (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Umum, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal  255 (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain. Penjelasan Pasal 255 Ayat (5) Yang dimaksud dengan “upaya hukum lain” adalah kasasi ataupun peninjauan kembali (PK).

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Putusan, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Pasal 198 (5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak ada upaya hukum lain. Penjelasan Pasal 198 Ayat (5) Yang dimaksud dengan “upaya hukum lain” adalah kasasi ataupun peninjauan kembali (PK).

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=putusan-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Putusan, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 30 Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/pemeriksaan/?s=pemeriksaanPosted under : Pemeriksaan, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 80 (1) Dalam hal hakim memutus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), terdakwa dapat mengajukan banding. (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan langsung oleh terdakwa paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan. Penjelasan Pasal 80 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “harus dilakukan langsung oleh terdakwa” adalah terdakwa harus …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/permohonan-banding/?s=permohonan-bandingPosted under : Permohonan Banding, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 233 (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/permohonan-banding/?s=permohonan-bandingPosted under : Permohonan Banding, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 82 (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan tinggi berwenang menetapkan penahanan selama 20 (dua puluh) hari. (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Penahanan, AllPerikananPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Angka 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=penahanan-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Penahanan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 74 (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Umum, AllNarkotika dan PsikotropikaPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 67 Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Pasal 87 Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. …

/proses/persidangan-pengadilan-tingkat-banding/
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/umum-persidangan-pengadilan-tingkat-banding/?s=umum-persidangan-pengadilan-tingkat-bandingPosted under : Umum, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme