Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal  8 (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.   Pasal 110 (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada …

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal  8 (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.   Pasal 110 (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara …

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya

Pasal 39 (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

Pasal 59 (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 59 (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 77 (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penjelasan Pasal 77 Ayat 3 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik POLRI, dan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum melalui Pejabat …

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 70 (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penjelasan Pasal 70 Ayat (3) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, diminta atau …

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Pasal 16 (4)Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Hukum Acara Pidana.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Pasal 53 (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Hukum Acara Pidana.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Paten

Pasal 53 (4) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Hukum Acara Pidana.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Pasal 89 (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 49 Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, AllKorupsiPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Pasal 93 (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Pasal 45 (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Pasal 112 (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Pasal 186 (3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pasal 186 Ayat (3) Pelaksanaan penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 …

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Pasal 68 (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 68 Ayat (1) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Terkecil

Pasal 70 (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Pasal 63 (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 253 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Pasal 283 (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 38 (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 196 (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, AllPemilu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 43 (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Pasal 44 (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik …

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Pasal 400 (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Pasal 84 (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 173 (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 94 (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Pasal 38 (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan  kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 71 (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 73B (6) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, AllPerikananPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

Pasal 123 (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Pasal 68 (5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Penjelasan Pasal 68 Ayat (5) Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 …

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pasal 107 (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, All

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal  8 (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.    

/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-bukti/?s=penyerahan-berkas-terdakwa-dan-alat-buktiPosted under : Penyerahan Berkas, Terdakwa dan Alat Bukti, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme