Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 21 (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 20 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Pasal 23 (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Pasal 31 (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, Pelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 21 (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, Pelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 20 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Pasal 23 (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Pasal 30 Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 44 (1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalampasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllAnak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 12 (1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Angka 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluAnakPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 21 (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Pasal 13 Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut : c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 44 (2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalamm ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang  belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari. (4) Dalam jangka waktu 30 …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllAnak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 13 (1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllPelanggaran HAM Berat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Pasal 20 (1) Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dapat ditangkap dan/atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.   (2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 25 (2)  Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 28 Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 8 (5) Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung. Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam Guidelines …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllPelanggaran HAM BeratKorupsiNarkotika dan PsikotropikaPemiluPerikananPencucian UangTerorisme

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 35 (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 36 (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau disangka telah melakukan tindak pidanakejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badang Pemeriksa Keuangan

Pasal 25 (1) Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu perintah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis Presiden, apabila : tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.   (2) Tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Pasal 68 (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Pasal 17 (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal : tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 94 (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia Penjelasan Pasal 94 Ayat (3) Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 76 (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 71 (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Pasal 26 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Pasal 25 Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau disangka telah melakukan kejahatan terhadap kemanan negara.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 26 Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; atau disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 75 Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllNarkotika dan PsikotropikaPencucian Uang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura

Pasal 123 (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pasal 109 Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131,Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 dapat dikenai penahanan.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Pasal 10 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan …

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, All

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pasal 1 Angka 4 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau ditempat tertentu.

/proses/penahanan-penyidikan/?type=all
http://acarapidana.bphn.go.id/proses/penahanan-penyidikan/?s=penahanan-penyidikanPosted under : Penahanan, AllAnak