Narkotika dan Psikotropika

Pemeriksaan Rekening


Definisi

---

No Content Yet.


Subyek dan Kewenangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 72

(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

  1. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
  2. tersangka; atau
  3. terdakwa.


Tata Cara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 72

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

  1. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  2. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
  3. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  4. tempat Harta Kekayaan berada.

 

(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:

  1. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
  2. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
  3. surat penetapan majelis hakim.

 

(5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:

  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
  4. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

 

(6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPATK.

Penjelasan  Pasal 72

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan” juga termasuk ketentuan mengenai kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor.

Ayat (5)

Dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah, atau pimpinan instansi atau lembaga atau komisi, atau Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.