Narkotika dan Psikotropika

Alat Bukti


Definisi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 184

(1) Alat bukti yang sah ialah :

  1. keterangan saksi;
  2. keterangan ahli;
  3. surat;
  4. petunjuk;
  5. keterangan terdakwa.

 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan Pasal 184

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.

 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 86

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

  1. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  2. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
    2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
    3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.


Subyek dan Kewenangan

---

No Content Yet.


Tata Cara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 183

(1) Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Penjelasan Pasal 183

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 86

(1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.