Korupsi

Kasasi Demi Kepentingan Hukum


Definisi

---

No Content Yet.


Subyek dan Kewenangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 259

(1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

(2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 35

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

Penjelasan Pasal 35

Huruf d

Pengajuan kasasi demi kepentingan hukum ini adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang.


Tata Cara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 260

(1) Permohonan   kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.

(2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

(3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera. meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

Pasal 261

(1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2) dan ayat (4) berlaku juga dalam hal ini.

Pasal 262

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Pasal 260 dan Pasal 261 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.